MAHASUARA, JAKARTA – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Andreas Hugo Pareira menilai hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto harus dijadikan peringatan serius bagi pemerintah.
Meski angka kepuasan masih tergolong tinggi, Andreas mengingatkan bahwa persepsi publik bersifat dinamis dan dapat berubah dengan cepat bergantung pada situasi sosial, ekonomi, dan penanganan persoalan di lapangan.
Menurut Andreas, hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan tingkat kepuasan publik mencapai 79,9 persen tidak boleh ditafsirkan sebagai kondisi aman.
Ia menyebut angka tersebut sebagai sebuah momentum yang bisa berbalik arah apabila pemerintah tidak sigap merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Hasil survei itu adalah momen. Oleh karena itu, dia bisa berubah. Angka 79 relatif baik, tetapi itu juga bisa cepat berubah,” ujar Andreas sebagaimana dilaporkan Jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda, Senin (9/2/2026).
Andreas menekankan bahwa masih terdapat sebagian publik yang belum puas terhadap kinerja pemerintah. Data survei mencatat sekitar 17 persen responden menyatakan kurang puas dan 2 persen lainnya mengaku sangat tidak puas.
Kondisi ini, menurut dia, merupakan sinyal peringatan yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintahan Prabowo.
“Masih ada yang kurang puas dan sangat tidak puas. Tentu saya kira ini warning juga untuk pemerintah agar lebih meningkatkan kinerjanya,” kata Andreas.
Ia menyebut salah satu sektor krusial yang perlu mendapat perhatian serius adalah penanganan bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Andreas menilai kecepatan respons, mitigasi dampak, serta keberpihakan kepada korban bencana akan sangat memengaruhi penilaian publik terhadap pemerintah.
“Poin yang penting adalah bencana, dampak dari bencana, dan bagaimana penanganannya. Semua harus berusaha, artinya pemerintah dan masyarakat, termasuk kami dari PDI Perjuangan, semaksimal mungkin membantu karena ini soal kemanusiaan,” ujarnya.
Selain bencana, Andreas juga menyoroti persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak terjadi di berbagai daerah.
Ia menilai meningkatnya PHK, menurunnya daya beli masyarakat menjelang bulan puasa, serta kenaikan harga kebutuhan pokok merupakan kombinasi masalah yang berpotensi menekan tingkat kepuasan publik.
“Soal PHK yang marak di mana-mana, daya beli masyarakat yang turun jelang puasa, harga pokok meningkat, ini harus jadi perhatian serius bagi pemerintah. Jangan sampai dengan situasi seperti ini kita mengalami hal-hal yang tidak kita kehendaki,” tegasnya.
Sebagai partai penyeimbang, Andreas menegaskan PDI-P tetap mendorong pemerintah untuk bekerja lebih keras dalam menjawab tantangan tersebut.
“Sebagai partai penyeimbang, kami melihat pemerintah tetap harus bekerja keras untuk itu,” katanya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan bahwa mayoritas publik menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Survei terbaru menunjukkan tingkat kepuasan mencapai 79,9 persen, angka yang dinilai sangat tinggi untuk ukuran approval rating seorang presiden.
“Mayoritas merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto, 79,9 persen. Sangat tinggi untuk ukuran approval rating seorang Presiden,” ujar Burhanuddin dalam rilis survei yang dilaporkan Jurnalis Kompas TV Nico Anggriawan, Minggu (8/2/2026).
Burhanuddin menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang mendorong tingginya kepuasan publik adalah langkah pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
“Kalau ditanya apa yang membuat mereka puas, alasan utamanya adalah memberantas korupsi,” kata Burhanuddin.
Meski demikian, berbagai catatan yang disampaikan PDI-P menunjukkan bahwa tantangan pemerintahan Prabowo ke depan masih cukup besar, terutama dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi agar tingkat kepercayaan publik tetap terjaga. (ARS)
