MAHA SUARA, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan tegas kepada seluruh jajaran Korps Adhyaksa agar menjalankan tugas penegakan hukum dengan keberanian, kejujuran, dan integritas tinggi.
Pesan itu disampaikan Prabowo usai acara penyerahan uang sebesar Rp6,6 triliun hasil penagihan denda administratif sektor kehutanan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Pesan tersebut tidak hanya diucapkan secara lisan, tetapi juga diabadikan dalam sebuah prasasti yang ditulis langsung oleh Presiden.
Dalam prasasti itu, Prabowo menekankan peran strategis jaksa sebagai garda terdepan penegakan hukum dan penjaga keadilan bagi rakyat.
“Jadilah jaksa yang berani dan jujur membela keadilan demi bangsa dan rakyat Indonesia tercinta,” tulis Prabowo dalam prasasti tersebut, Kamis (25/12/2025).
Menurut Prabowo, keberanian dan kejujuran aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam upaya pemulihan keuangan negara, khususnya dari praktik pelanggaran hukum di sektor sumber daya alam.
Ia menyebut, langkah yang dilakukan Satgas PKH hingga saat ini patut diapresiasi karena berhasil mengembalikan fungsi kawasan hutan sekaligus memulihkan kerugian negara dalam jumlah besar.
Presiden menyampaikan terima kasih atas kinerja Satgas PKH yang dinilainya telah menunjukkan komitmen nyata dalam menegakkan hukum.
Dalam catatan pemerintah, Satgas PKH telah berhasil memulihkan kawasan hutan seluas sekitar 4 juta hektare yang sebelumnya bermasalah akibat pelanggaran izin dan penguasaan ilegal.
Prabowo menegaskan bahwa seluruh jajaran Satgas PKH dan Korps Adhyaksa tidak boleh ragu dalam melakukan penindakan hukum, termasuk terhadap korporasi besar.
Ia secara khusus mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak mudah terpengaruh oleh tekanan maupun lobi dari pihak mana pun.
“Jangan ragu-ragu, tidak pandang bulu. Jangan mau dilobi sini, dilobi sana. Tegakkan peraturan, selamatkan kekayaan negara,” ujar Prabowo.
Ia juga mengingatkan bahwa capaian pengembalian Rp6,6 triliun saat ini hanyalah permulaan dari upaya panjang pemulihan kerugian negaraL.
Menurutnya, jika dilakukan penelusuran secara menyeluruh dan mendalam, potensi kerugian negara akibat pelanggaran di sektor kehutanan dan sumber daya alam nilainya jauh lebih besar.
“Hari ini sekian triliun, yang saya katakan baru ujungnya. Sesungguhnya kalau kita pelajari, kerugian kita sangat-sangat besar,” kata Prabowo.
Prabowo bahkan memperkirakan, denda administratif dan kewajiban yang seharusnya dibayarkan oleh para pelanggar hukum bisa mencapai ratusan triliun rupiah.
Ia menyebut masih ada pihak-pihak yang bersikap bandel dan menganggap remeh upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah.
“Kalau kita teliti dengan baik, mungkin dendanya ratusan triliun harus dibayar. Ada yang bandel, mungkin anggap sepele. Tapi kita sudah buktikan dan kita akan buktikan bahwa kita tidak main-main,” tegasnya.
Pesan keras Presiden ini menjadi penegasan arah kebijakan penegakan hukum di era pemerintahannya.
Prabowo menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh kepentingan sempit, dan aparat penegak hukum harus berdiri tegak membela keadilan serta menjaga kekayaan negara demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. (ARS)
