MAHASUARA.ID, MAKASSAR – Dunia pendidikan Sulawesi Selatan tengah dihebohkan dengan beredarnya informasi mengenai permintaan kepada sejumlah kepala sekolah SMA dan SMK untuk membuat surat pengunduran diri dari jabatannya.
Isu tersebut memicu berbagai spekulasi dan menjadi perhatian publik karena dinilai dapat memengaruhi stabilitas tata kelola pendidikan di daerah.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa surat pengunduran diri tersebut diduga diminta oleh oknum tertentu di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan ditujukan kepada Pokja Hukum Dinas Pendidikan Sulsel. Kabar ini dengan cepat menyebar di kalangan tenaga pendidik dan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM Lemkira, Rizal Rahman, menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai apabila memang terdapat kepala sekolah yang dianggap tidak lagi mampu menjalankan tugas sesuai amanah pendidikan, maka mekanisme yang seharusnya ditempuh adalah melalui mutasi atau evaluasi jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Hal seperti ini tidak bisa ditolerir. Jika memang ada kepala sekolah yang dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, seharusnya dilakukan mutasi atau evaluasi sesuai prosedur administrasi. Bukan dengan meminta mereka membuat surat pengunduran diri yang justru menimbulkan kebingungan dan pertanyaan di publik,” ujar Rizal Rahman saat dikonfirmasi, Kamis (4/6/2026).
Menurut Rizal, informasi yang diterima pihaknya menunjukkan bahwa praktik tersebut diduga telah terjadi di salah satu Cabang Dinas Pendidikan. Sejumlah kepala sekolah disebut telah membuat surat pengunduran diri setelah menerima arahan dari pihak tertentu yang identitasnya tidak dipublikasikan.
LSM Lemkira menilai isu ini perlu mendapatkan klarifikasi resmi dari Dinas Pendidikan Sulsel agar tidak berkembang menjadi polemik yang lebih luas. Pasalnya, kepala sekolah memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas pembelajaran dan manajemen pendidikan di sekolah masing-masing.
“Jangan sampai muncul persepsi bahwa ada tekanan tertentu terhadap kepala sekolah. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai dasar dan tujuan langkah tersebut,” lanjut Rizal.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Mustakim, mengaku belum mengetahui secara rinci terkait informasi yang beredar tersebut.
“Nanti kami tanyakan kepada Pokja Hukum Disdik Sulsel. Untuk masalah ini saya belum mengetahui secara detail,” kata Mustakim saat dimintai tanggapannya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Andi Iqbal Najamuddin, belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan WhatsApp belum mendapatkan jawaban.
Pengamat pendidikan menilai klarifikasi dari pihak terkait menjadi penting untuk menghindari munculnya ketidakpastian di lingkungan sekolah. Selain itu, transparansi diperlukan agar proses pengelolaan sumber daya manusia di sektor pendidikan tetap berjalan sesuai aturan dan prinsip tata kelola yang baik.
Kasus ini pun menjadi sorotan berbagai kalangan karena menyangkut kepemimpinan sekolah yang berpengaruh langsung terhadap proses belajar mengajar. Publik kini menantikan penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan Sulsel mengenai kebenaran informasi tersebut serta langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan polemik yang berkembang.
Jika tidak segera dijelaskan, isu surat pengunduran diri kepala sekolah SMA dan SMK di Sulawesi Selatan dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan di kalangan tenaga pendidik dan berdampak pada iklim pendidikan di daerah. (*)
