MAHA SUARA, MATARAM – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Persatuan Gerakan Pemuda Peduli NTB (PGPP-NTB) menggelar aksi demonstrasi besar di depan Kantor PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Nusa Tenggara Barat, Kamis (21/05/2026).
Massa menuntut audit terbuka terhadap pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan program listrik sambung gratis yang dinilai tidak transparan.
Aksi yang diikuti sejumlah elemen mahasiswa dan pemuda itu merupakan bentuk protes terhadap masih terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah NTB dalam beberapa hari terakhir.
Kondisi tersebut dinilai merugikan masyarakat, mulai dari pelaku usaha online, aktivitas pendidikan daring, hingga layanan kesehatan.
Koordinator lapangan aksi, Yogi Setiawan, menilai pemadaman listrik yang terjadi secara bergilir telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Banyak masyarakat yang dirugikan karena listrik dipadamkan secara sepihak. Aktivitas ekonomi terganggu, usaha online tidak berjalan, pendidikan melalui Zoom ikut terdampak,” teriak Yogi menggunakan megaphone di hadapan massa aksi.
Menurutnya, kelistrikan merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi negara melalui perusahaan penyedia listrik milik pemerintah.
Karena itu, pihaknya meminta PLN UIW NTB membuka data terkait program prioritas kelistrikan yang dijalankan di wilayah NTB.
Dalam aksi tersebut, massa membawa empat isu utama yang menjadi sorotan, yakni pemerataan listrik yang belum maksimal. Dugaan pengelolaan dana CSR tidak tepat sasaran, pemadaman listrik bergilir, dan transparansi anggaran program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) atau listrik sambung gratis di NTB.
Massa aksi menilai program-program yang menggunakan anggaran negara wajib dipublikasikan secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan penyimpangan, termasuk kemungkinan adanya laporan pertanggungjawaban (LPJ) fiktif tanpa pekerjaan fisik di lapangan.
Aliansi PGPP-NTB juga menyoroti minimnya keterbukaan informasi publik terkait dana CSR yang dikelola PLN UIW NTB. Mereka menilai masyarakat berhak mengetahui jumlah dana CSR, program yang dijalankan, hingga siapa saja penerima manfaatnya.
“Jangan sampai dana CSR hanya dinikmati kelompok tertentu. Program pelatihan, pembinaan UMKM, dan penerima manfaat harus dibuka secara transparan kepada publik,” ujar Yogi.
Selain itu, massa mempertanyakan realisasi Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
Mereka meminta audit terbuka terhadap alokasi anggaran program listrik gratis tahun 2026 serta publikasi data penerima manfaat di NTB.
Dalam dialog dengan massa aksi, General Manager PLN UIW NTB disebut hanya memberikan penjelasan normatif tanpa menunjukkan data teknis dan laporan realisasi program di lapangan.
Sikap tersebut justru memicu kecurigaan massa terhadap dugaan ketidakterbukaan pengelolaan anggaran.
Yogi Setiawan bahkan menegaskan dugaan adanya praktik penyalahgunaan dana di balik program-program tersebut.
“Kasus ini harus dibongkar supaya pihak-pihak yang bermain bisa diproses sesuai hukum yang berlaku. Kejahatan tidak boleh dibiarkan tumbuh subur di NTB,” tegasnya.
Dalam tuntutannya, massa mendesak PLN UIW NTB untuk segera menyusun roadmap pemerataan listrik di NTB, menghentikan pemadaman bergilir tanpa pola yang jelas, mempublikasikan laporan dana CSR lima tahun terakhir, serta membuka data penerima program listrik sambung gratis.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan menjadi perhatian masyarakat yang melintas di kawasan kantor PLN UIW NTB di Kota Mataram. (*)
