MAHA SUARA, JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan ancamannya untuk membekukan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) jika kinerja instansi tersebut tidak membaik dalam waktu satu tahun ke depan.
Purbaya menekankan, langkah ini bukan sekadar gertak sambal, melainkan upaya serius untuk menata kembali Bea Cukai agar bekerja profesional dan bersih dari praktik-praktik nakal.
“Biarkan, beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancamannya serius, kalau Bea Cukai gak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, Bea Cukai bisa dibekukan,” ujar Purbaya usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Ancaman ini menjadi perhatian publik karena berpotensi memengaruhi sekitar 16 ribu pegawai DJBC di seluruh Indonesia.
Purbaya pun tidak segan mengingatkan sejarah pembekuan Bea Cukai di era Presiden Soeharto pada 1985, saat seluruh pegawai dirumahkan dan pengelolaan sementara dialihkan kepada perusahaan Swiss, Suisse Generale Surveillance (SGS3), untuk memberantas praktik korupsi yang merajalela.
Dalam konteks modern, Purbaya juga mengumumkan penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) di berbagai titik strategis DJBC.
Ia berharap langkah ini bisa menekan praktik underinvoicing, yakni pelaporan nilai barang ekspor-impor yang lebih rendah dari harga sebenarnya. Menurutnya, penggunaan AI akan membantu meningkatkan akurasi pengawasan dan mengurangi celah korupsi.
“Sekarang cukup baik kemajuannya. Saya pikir tahun depan (2026) sudah aman lah. Artinya, Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional,” tambahnya optimistis.
Ia menekankan, pegawai Bea Cukai sudah mulai semangat memperbaiki kinerja, namun tekanan tetap diperlukan agar perubahan benar-benar terjadi.
Langkah berani Purbaya ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Sebagian kalangan menilai strategi ini efektif untuk menekan korupsi, sementara yang lain mengkhawatirkan dampak sosial bagi ribuan pegawai yang terancam dirumahkan.
Meski demikian, Menkeu menegaskan bahwa tujuan utama adalah membangun institusi Bea Cukai yang profesional dan mampu melayani masyarakat dengan transparan.
Jika upaya ini berhasil, Purbaya berharap DJBC akan menjadi contoh transformasi birokrasi yang modern, profesional, dan bebas praktik curang, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap salah satu institusi vital negara ini. (*)
