MAHASUARA, JAKARTA – Polemik anggaran pengadaan kapal ikan memanas setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saling merespons pernyataan di ruang publik.
Keduanya berbeda pandangan terkait status pencairan dana pembangunan kapal yang disebut-sebut mencapai ribuan unit.
Purbaya menegaskan telah mengecek langsung ke internal Kementerian Keuangan soal anggaran pengadaan kapal untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Hasilnya, menurut Purbaya, belum ada dana yang dikucurkan.
“Sudah saya cek. Memang belum (dikucurkan),” kata Purbaya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Meski demikian, Purbaya menyatakan proses pemesanan kapal seharusnya tidak harus menunggu pencairan anggaran sepenuhnya jika perencanaan sudah matang.
Ia menilai, dengan rencana yang jelas, langkah awal seperti pemesanan atau persiapan teknis bisa dilakukan lebih dulu.
“Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya. Kan sudah ada rencana di depannya,” ujarnya.
Purbaya juga menyinggung belum terlihatnya pergerakan konkret dari KKP dalam merealisasikan proyek tersebut.
“Ya, saya minta itu. Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja,” tambahnya.
Pernyataan Purbaya tersebut merupakan respons atas unggahan Trenggono di media sosial Instagram sehari sebelumnya.
Dalam unggahan itu, Trenggono meminta Purbaya mengecek kembali jajarannya terkait klaim pencairan anggaran kapal.
“Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan,” ujar Trenggono dalam video yang diunggah pada Selasa (10/2/2026).
Trenggono menjelaskan bahwa proyek pembangunan kapal yang dimaksud bersumber dari pinjaman luar negeri pemerintah Inggris (UK), bukan dari skema anggaran murni dalam negeri.
Ia menilai perlu pemahaman menyeluruh terhadap mekanisme pembiayaan tersebut.
“Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tegas Trenggono.
Dalam catatan rencana pemerintah, Indonesia memang berencana membangun sekitar 1.500 kapal ikan melalui kerja sama dengan Inggris.
Program itu disebut-sebut menjadi bagian dari upaya modernisasi armada perikanan nasional dan penguatan industri galangan kapal dalam negeri.
Sebelumnya, dalam forum Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Purbaya mengaku heran karena belum ada pesanan kapal yang masuk ke industri galangan Tanah Air.
Padahal, menurut dia, dukungan pembiayaan telah disiapkan.
Pernyataan itu memicu respons terbuka dari Trenggono, sehingga polemik berkembang di ruang publik.
Meski demikian, Purbaya menegaskan hubungan personalnya dengan Trenggono tetap baik dan komunikasi dapat dilakukan secara langsung.
“Oh gampang, nanti saya ngomong sama Pak Menteri, sahabat saya juga,” ucap Purbaya saat ditanya kemungkinan pertemuan empat mata untuk membahas persoalan tersebut.
Polemik ini menjadi sorotan karena menyangkut proyek strategis di sektor kelautan dan perikanan yang berdampak pada nelayan, industri galangan kapal, serta rantai pasok maritim nasional.
Publik kini menanti kejelasan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan KKP, termasuk kepastian mekanisme pembiayaan dan tahapan realisasi proyek kapal yang direncanakan dalam jumlah besar tersebut. (AAE)
