MAHA SUARA, JAKARTA – Keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto, menutup total akses impor beras sejak Januari 2025 mulai menunjukkan dampak besar, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga mengguncang dinamika perdagangan dunia.
Kebijakan yang semula dipandang banyak pihak sebagai langkah berani itu kini terbukti menjadi salah satu faktor utama di balik anjloknya harga beras internasional hingga ke titik terendah dalam satu dekade terakhir.
Penutupan keran impor beras dilakukan setelah pemerintah memastikan Indonesia telah mencapai swasembada beras yang dikonfirmasi oleh data produksi nasional.
Pakar Ekonomi dari Universitas Indonesia, Ninasapti Triaswati, menyebut produksi gabah kering giling Indonesia diproyeksikan menembus 34,77 juta ton pada akhir 2025.
Volume tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 286 juta penduduk. Dengan kondisi ini, pemerintah merasa tidak lagi membutuhkan pasokan dari luar negeri untuk menjaga kestabilan stok dan harga domestik.
Bagi Indonesia, kebijakan ini tidak lahir dari situasi kedaruratan, melainkan strategi jangka panjang untuk memperkuat kedaulatan pangan.
Selama hampir 20 tahun, Indonesia dikenal sebagai pembeli terbesar beras dunia, menyumbang porsi signifikan pada permintaan global.
Hilangnya permintaan sebesar itu dari pasar internasional membuat para eksportir di Asia terutama India, Vietnam, dan Thailand berhadapan dengan perubahan struktur pasar yang sangat drastis.
Laporan terbaru FAO dan USDA pada November 2025 mencatat stok beras dunia diperkirakan mencapai 185,1 juta ton pada akhir musim 2025/2026, menjadi level tertinggi sepanjang sejarah.
Produksi beras global pun meningkat hingga 556,4 juta ton (basis milled), didorong panen besar dari negara-negara produsen utama.
Namun, kondisi melimpahnya stok justru bertemu dengan penurunan permintaan yang signifikan setelah Indonesia keluar dari pasar internasional. Kombinasi kedua hal tersebut menciptakan kelebihan pasokan yang mencolok.
Di sinilah dampak kebijakan Prabowo terlihat sangat nyata. Harga beras ekspor dunia yang pada 2024 masih berada di kisaran US$620 650 per ton, kini jatuh menjadi sekitar US$375 400 per ton dan masih terus menurun setiap pekan.
Penurunan tajam itu memaksa eksportir melakukan diskon besar-besaran agar gudang mereka tidak penuh.
“Eksportir kini tak punya pilihan selain menjual jauh di bawah harga normal demi mencegah tumpukan beras menggunung di gudang mereka. Yang menikmati keuntungan itu adalah importir dan spekulan, bukan rakyat Indonesia,” ujar Ninasapti.
Ia menilai logika bahwa Indonesia harus tetap mengimpor demi menjaga stabilitas harga di wilayah terpencil seperti Papua, Maluku, atau Sabang kini sudah tidak relevan.
Menurutnya, narasi tersebut mengabaikan fakta bahwa pemerintah tengah membangun sistem distribusi pangan nasional secara lebih terstruktur.
Ia merujuk alokasi anggaran Rp189 miliar pada tahun ini untuk pembukaan sawah baru dan pembangunan jaringan irigasi di Aceh, yang direncanakan meningkat dua kali lipat pada 2026.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat peran Bulog sampai ke wilayah pelosok melalui peningkatan kapasitas gudang, modernisasi fasilitas pengeringan, serta perluasan akses distribusi berbasis subsidi energi.
“Swasembada bukan berarti setiap pulau harus jadi lumbung padi, tetapi setiap warga negara berhak mendapatkan beras dengan harga wajar dari produksi bangsanya sendiri,” tegasnya.
Dari perspektif geopolitik pangan, keputusan Indonesia menarik diri dari pasar beras global dinilai menjadi sinyal kuat bahwa negara berkembang mampu memutus ketergantungan terhadap suplai asing.
Sebagian analis bahkan melihatnya sebagai langkah yang bisa mempengaruhi strategi negara-negara pengimpor lain di Asia dan Afrika yang selama ini mengandalkan mekanisme pasar internasional.
Sementara itu, sejumlah negara eksportir kini harus menyusun ulang strategi perdagangan mereka.
Dengan hilangnya salah satu pelanggan terbesar, banyak pelaku usaha di negara-negara tersebut terpaksa menurunkan harga ekstrem hingga di bawah margin ideal agar bisa mempertahankan arus ekspor.
Kondisi ini menciptakan tekanan ekonomi baru, terutama bagi petani kecil yang sangat bergantung pada stabilitas harga.
Berbanding terbalik, di dalam negeri, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan swasembada ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri.
Ninasapti menyebut capaian tersebut sebagai tonggak sejarah yang tidak hanya menunjukkan keberhasilan sektor pertanian, tetapi juga konsistensi kebijakan pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan. “Ini pencapaian terbesar sepanjang sejarah nasional,” pungkasnya. (AAE)
