MAHA SUARA, JAKARTA – Pakar komunikasi politik, Prof. Gun Gun Heryanto, menyoroti perlunya pemerintah memiliki protokol komunikasi yang jelas dalam menghadapi bencana, menyusul pengalaman penanganan bencana Aceh dan Sumatera beberapa waktu lalu.
Menurut Gun Gun, banyak informasi yang beredar selama bencana bersifat “dari banyak ke banyak” melalui media sosial, sehingga kerap menimbulkan kebingungan dan potensi salah informasi di tengah masyarakat.
“Harusnya, jauh-jauh hari pemerintah sudah menyiapkan yang namanya protokol komunikasi bencana Aceh dan Sumatera,” tegas Gun Gun Heryanto saat menjadi narasumber di siniar To The Point Aja, dikutip Jumat (12/12/2025).
Dalam protokol tersebut, kata Gun Gun, seharusnya sudah diatur narasi resmi, siapa juru bicara yang bertugas menyampaikan informasi, dan batasan apa saja yang boleh atau tidak boleh dibuka ke publik.
Selain itu, penting juga memahami siapa audiens dari informasi yang akan disampaikan, agar pesan pemerintah tepat sasaran dan tidak menimbulkan kepanikan.
Menurut Gun Gun, tata kelola komunikasi publik yang buruk berisiko menimbulkan blunder serius. “Kalau tanpa itu, maka akan terjadi blunder-blunder dari mereka yang mewakili komunikasi pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan prinsip Communication of Privacy Management (CPM). Dalam konteks bencana, pemerintah harus menimbang mana informasi yang boleh dibuka ke publik dan mana yang masih bersifat internal.
Misalnya, data angka yang belum final sebaiknya tidak diumumkan terlalu cepat, sementara informasi yang sudah diverifikasi bisa segera dibagikan.
“Kecepatan penting, tapi yang lebih penting adalah ketepatan. Jangan sampai pemerintah menyampaikan data yang belum diverifikasi, misalnya listrik menyala 97 persen, tapi kenyataannya tidak,” jelas Gun Gun.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi antara data yang diumumkan dengan kondisi di lapangan. Spokesperson pemerintah harus mampu memverifikasi semua informasi yang akan disampaikan agar niat baik pemerintah tersampaikan dengan data yang terukur.
Pengalaman di Sumatera, menurut Gun Gun, menjadi pelajaran berharga bahwa komunikasi bencana bukan sekadar soal cepat dan viral, tetapi juga akurat, konsisten, dan bertanggung jawab.
Dengan protokol komunikasi yang matang, pemerintah dapat meminimalkan kesalahan informasi dan meningkatkan kepercayaan publik saat bencana terjadi. (AAE)
