MAHA SUARA, JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menyoroti fenomena meningkatnya jumlah sarjana yang bekerja sebagai pengemudi ojek online (ojol).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikator nyata ketidakseimbangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi dan ketersediaan lapangan kerja di Indonesia.
Hal itu disampaikan Jusuf Kalla saat menjadi pembicara dalam Sarasehan Ekonomi yang digelar di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Senin (15/12/2025).
Dalam forum tersebut, JK sapaan akrabnya mengungkapkan bahwa sekitar 25 persen pengemudi ojek online saat ini merupakan lulusan perguruan tinggi.
“Sekarang 25 persen pengemudi ojek online itu sarjana. Ini menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan lapangan kerja,” ujar JK di hadapan civitas akademika dan pelaku ekonomi yang hadir.
Menurut JK, fenomena ini tidak bisa dilihat semata sebagai persoalan pilihan individu, melainkan sebagai gambaran struktural dari persoalan ekonomi nasional.
Ia menilai pasar kerja Indonesia belum mampu menyerap lulusan pendidikan tinggi secara optimal, sehingga banyak sarjana terpaksa masuk ke sektor informal demi bertahan hidup.
Dalam pandangannya, Indonesia perlu menata ulang strategi pembangunan ekonomi agar lebih berorientasi pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan.
Fokus utama, kata JK, harus diarahkan pada penguatan industri manufaktur, pengembangan pendidikan vokasi, pelatihan tenaga kerja, serta reformasi hukum yang berpihak pada dunia usaha dan tenaga kerja.
JK juga mengingatkan bahwa ukuran pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dilihat dari pergerakan pasar saham atau indikator makro semata.
Ia menekankan pentingnya melihat kondisi ekonomi riil yang dirasakan masyarakat di tingkat bawah.
“Ekonomi bukan hanya soal pasar saham. Lihatlah pasar-pasar rakyat, di sanalah kondisi ekonomi yang sesungguhnya,” tegasnya.
Lebih jauh, JK mengaitkan persoalan ketenagakerjaan dengan target besar Indonesia Emas.
Menurutnya, untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, Indonesia harus mampu meningkatkan pendapatan nasional hingga sekitar empat kali lipat dari kondisi saat ini.
Saat ini, Indonesia masih berada dalam kategori negara berpendapatan menengah, dengan pendapatan per kapita berkisar antara US$5.000 hingga US$15.000.
Agar dapat masuk kategori negara maju, pendapatan per kapita harus melampaui angka US$15.000.
“Kalau kita ingin Indonesia Emas, maka pendapatan per kapita harus di atas US$15.000. Artinya ekonomi kita harus naik sekitar empat kali lipat dari sekarang,” ujarnya.
Namun, upaya tersebut dinilai terhambat oleh sejumlah kebijakan ekonomi yang belum tepat sasaran, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam.
JK mengkritik pemberian insentif fiskal seperti pembebasan pajak atau tax holiday yang lebih banyak mengalir ke sektor pertambangan.
Ia menilai kebijakan tersebut keliru karena sektor sumber daya alam, seperti nikel dan batu bara, memiliki daya serap tenaga kerja yang terbatas dibandingkan sektor manufaktur yang menawarkan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja besar, serta transfer teknologi.
“Kesalahan terbesar kita adalah memberikan insentif besar kepada sektor sumber daya alam. Padahal seharusnya insentif itu diberikan ke sektor manufaktur,” kata JK.
Selain itu, JK juga mengkritisi kebijakan hilirisasi yang dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Menurutnya, banyak industri pengolahan nikel justru dikuasai oleh pihak asing, sementara negara harus menanggung dampak lingkungan dan kehilangan potensi penerimaan.
“Pertumbuhan ekonomi memang terlihat tinggi di daerah tambang, tetapi itu bukan untuk rakyat. Pajaknya minim, lingkungannya rusak, dan keuntungannya lebih banyak dibawa keluar,” pungkasnya. (AAE)
