MAHASUARA, TAKALAR – Pemerintah Kabupaten Takalar kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Takalar, Parawangsa, yang menilai keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi di daerah berjalan pada jalur yang tepat.
Menurut Parawangsa, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif atau pencapaian seremonial semata. Predikat tersebut merupakan bentuk pengakuan atas kualitas tata kelola keuangan daerah yang semakin baik, transparan, dan akuntabel.
“Raihan WTP ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar mampu membangun sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar pemeriksaan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance,” ujar Parawangsa.
Ia menegaskan, keberhasilan tersebut tidak diraih dalam waktu singkat. Menurutnya, capaian WTP merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai upaya pembenahan birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, hingga penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar.
Parawangsa menilai terdapat sejumlah faktor penting yang menjadi pendukung utama keberhasilan Takalar memperoleh opini WTP dari BPK RI.
Salah satunya adalah terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) menuju birokrasi yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kesadaran mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan juga dinilai semakin tumbuh di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
“Transformasi mental aparatur menjadi salah satu kunci keberhasilan. Saat ASN memahami pentingnya akuntabilitas dan pelayanan publik, maka kualitas tata kelola pemerintahan akan meningkat,” katanya.
Selain itu, APDESI Takalar juga menyoroti penguatan etika dan integritas pegawai yang dinilai semakin baik dalam beberapa tahun terakhir. Aparatur pemerintah mulai memahami bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara bersih, transparan, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tak hanya itu, tertib administrasi dan sistem pengelolaan keuangan yang lebih sistematis turut menjadi faktor penentu. Pemerintah Kabupaten Takalar dinilai mampu memperbaiki mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sehingga memenuhi standar pemeriksaan yang ditetapkan BPK RI.
Parawangsa juga mengapresiasi sinergi yang terbangun antara pimpinan daerah, OPD, dan unsur pengawasan internal.
Menurutnya, koordinasi yang efektif menjadi bagian penting dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran, efisien, dan sesuai regulasi.
“Koordinasi dan pengawasan yang kuat membuat setiap program dapat dikendalikan dengan baik sehingga potensi penyimpangan bisa diminimalkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai keberhasilan meraih opini WTP juga tidak terlepas dari komitmen pimpinan daerah dalam menjalankan reformasi birokrasi.
Langkah-langkah pembenahan yang dilakukan secara konsisten dinilai mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Meski demikian, APDESI Takalar berharap capaian WTP tidak berhenti sebagai prestasi tahunan semata.
Menurut Parawangsa, penghargaan tersebut harus dijadikan momentum untuk terus memperkuat integritas aparatur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperluas manfaat pembangunan hingga ke tingkat desa.
“Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk menjaga budaya disiplin, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kepercayaan publik yang telah terbangun harus terus dijaga demi kemajuan Kabupaten Takalar,” tegasnya.
Ia juga berharap seluruh elemen pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, dapat terus bersinergi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Dengan raihan opini WTP dari BPK RI tersebut, Kabupaten Takalar kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Prestasi ini sekaligus menjadi indikator bahwa reformasi birokrasi yang dijalankan selama ini mulai menunjukkan hasil nyata dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah. (*)
