MAHA SUARA, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya meninjau kembali peraturan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang Kabinet, saat membahas efisiensi anggaran pemerintah dan sisa anggaran yang berhasil dihimpun melalui penghematan di awal tahun, yang digelar pada Senin (15/12/2025).
Menurut Prabowo, banyak peraturan yang saat ini masih diterapkan oleh berbagai kementerian dan lembaga justru tidak mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Kalau peraturan tidak menguntungkan bangsa dan rakyat, peraturan itu harus segera kita ubah,” tegasnya di hadapan para menteri.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada angka-angka anggaran, tetapi juga pada dampak regulasi terhadap kehidupan masyarakat.
Prabowo mencontohkan, beberapa kementerian masih terlalu lamban dalam merealisasikan anggaran yang ada.
Hal ini, menurutnya, terjadi karena adanya kecenderungan untuk “menghamba pada peraturan” yang seharusnya bersifat fleksibel dan adaptif.
Padahal, lanjutnya, peraturan dibuat oleh manusia dan seharusnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
“Peraturan itu dibuat manusia, bukan Tuhan. Jika peraturan itu membebani rakyat, segera kita revisi,” katanya.
Pernyataan Presiden Prabowo ini muncul di tengah laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menunjukkan bahwa sisa anggaran pemerintah cukup signifikan.
Anggaran yang tersisa ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan ekonomi, memperkuat sektor-sektor strategis, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Namun, lambannya belanja kementerian dan lembaga membuat potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi.
Para pengamat menilai langkah Prabowo ini merupakan sinyal kuat bagi kementerian dan lembaga untuk lebih proaktif dalam mengevaluasi kebijakan serta mempercepat realisasi program yang berpihak pada rakyat.
Efisiensi anggaran, menurut Presiden, bukan sekadar soal menekan pengeluaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap regulasi dan program memberikan dampak positif.
Selain itu, Prabowo juga menekankan bahwa pemerintah harus lebih berani melakukan perubahan ketika sebuah peraturan terbukti menghambat kemajuan bangsa.
Dengan kata lain, revisi regulasi bukanlah hal yang tabu, melainkan instrumen penting untuk menghadirkan pemerintahan yang responsif dan berpihak pada rakyat.
Di akhir sidang, Presiden Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk segera meninjau peraturan internal mereka, mempercepat penyerapan anggaran, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret pemerintah dalam memperkuat daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global saat ini. (AAE)
