MAHASUARA.ID – Ketika B.J. Habibie menerima tongkat kepemimpinan dalam situasi paling genting dalam sejarah ekonomi Indonesia, ia berhadapan dengan realitas yang tidak memberi ruang untuk salah langkah.
Krisis 1997–1998 telah meruntuhkan hampir seluruh fondasi keuangan nasional: ribuan perusahaan bangkrut, kredit macet membengkak lebih dari separuh portofolio perbankan, nilai tukar rupiah hancur tak berdaya, dan perbankan nasional praktis berada di tepi kehancuran total.
Namun di tengah kekacauan itu, Habibie mengambil keputusan yang tidak hanya berani, tetapi juga menentukan arah masa depan Indonesia: melakukan reformasi perbankan secara menyeluruh, seolah membedah tubuh sistem keuangan yang sekarat untuk menyelamatkan nyawa bangsa.
Keberanian pertama terletak pada pengakuan bahwa sektor perbankan tidak mungkin dipulihkan dengan langkah-langkah kosmetik.
Ia memilih jalur yang paling sulit secara politik namun paling rasional secara ekonomi: membersihkan bangkai sistem, bukan menutupinya. Dari sinilah lahir BPPN badan yang diberi mandat raksasa untuk mengendalikan bank-bank bermasalah, mengambil alih aset buruk, dan memutus mata rantai praktik bisnis yang tidak sehat.
Banyak pihak menilai langkah ini terlalu ekstrem, tetapi tanpa keputusan sekeras itu, krisis bisa berubah menjadi kehancuran permanen.
Langkah kedua adalah kebijakan blanket guarantee jaminan menyeluruh atas simpanan masyarakat.
Di mata sebagian ekonom, kebijakan ini mengandung risiko moral hazard. Namun dalam kondisi kepanikan akut, ketika antrean penarikan dana mengular di berbagai bank dan kepercayaan publik anjlok, keputusan ini adalah pilihan paling waras.
Habibie memilih menanggung risiko fiskal daripada membiarkan kepanikan kolektif melumpuhkan negara. Dan sejarah membuktikan, pilihan itu menahan gelombang bank run yang berpotensi memicu keruntuhan sistemik.
Tidak berhenti di situ, ia juga meluncurkan program rekapitalisasi perbankan lewat penerbitan obligasi rekap.
Banyak yang mengkritik beban APBN yang ditimbulkan. Namun, para pengkritik lupa bahwa tanpa darah baru ke dalam sistem perbankan, industri ini tidak mungkin bangkit.
Rekapitulasisasi bukan hadiah bagi bankir, tetapi suntikan oksigen bagi stabilitas nasional. Sistem perbankan adalah sirkulasi darah bagi perekonomian.
Ketika darah berhenti mengalir, tubuh mati. Habibie memastikan aliran itu tetap bergerak, meski harus membayar mahal.
Tindakan paling strategis lainnya adalah penutupan permanen dan konsolidasi bank.
Keputusan menutup puluhan bank dan menggabungkan empat bank BUMN menjadi Bank Mandiri bukan hanya keputusan ekonomi, tetapi keputusan politik yang memerlukan keberanian luar biasa.
Tidak ada presiden sebelumnya yang berani mengambil langkah ini dalam skala besar. Namun Habibie melakukannya karena ia memahami bahwa membiarkan institusi sakit hidup lebih lama hanya memperpanjang penderitaan ekonomi.
Reformasi perbankan era Habibie telah membentuk wajah industri keuangan Indonesia seperti yang kita lihat sekarang: lebih teratur, lebih transparan, dan lebih tahan terhadap guncangan.
Tanpa fondasi itu, perekonomian Indonesia mungkin tidak akan memiliki daya tahan menghadapi krisis 2008, pandemi COVID-19, atau tekanan global lainnya. Bahkan pembentukan OJK yang kini menjadi otoritas penting adalah buah panjang dari reformasi struktural yang dimulainya.
Tentu, reformasi Habibie bukan tanpa kritik. Beban fiskal obligasi rekap masih terasa hingga kini. Beberapa kebijakan dinilai kurang transparan.
Namun pertanyaannya sederhana: adakah pilihan yang lebih baik pada saat itu? Jawabannya hampir pasti tidak. Dalam kondisi negara berada di ruang gawat darurat, Habibie mengambil keputusan yang tidak populer tetapi menyelamatkan nyawa bangsa.
Di tengah ingar-bingar politik 1998 yang penuh ketegangan, Habibie mengajarkan satu hal penting: kepemimpinan sejati bukan soal mempertahankan kekuasaan, tetapi mempertahankan keberlanjutan negara.
Reformasi perbankan yang ia lakukan mungkin tidak membuatnya populer, tetapi menjadi warisan yang menopang stabilitas Indonesia selama lebih dari dua dekade.
Pada akhirnya, keberanian Habibie bukan sekadar keberanian teknokrat, melainkan keberanian seorang negarawan.
Dan dalam sejarah ekonomi Indonesia, keberanian itu layak mendapatkan penghormatan yang setara dengan dampaknya: menyelamatkan Republik dari jurang kehancuran. (*)
Penulis: Probo Pribadi SM
