MAHASUARA.ID, MAKASSAR –Gelombang aksi demonstrasi kembali menggema di Kota Makassar, Senin (27/4/2026). Ratusan massa yang tergabung dalam berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat menggelar unjuk rasa di depan Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Makassar.
Aksi ini merupakan bagian dari seruan solidaritas nasional yang mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengusut dugaan pelanggaran HAM di Kemburu, Kabupaten Puncak, Papua, yang menyebabkan 10 warga sipil dilaporkan tewas.
Sejak pagi hari, massa mulai memadati lokasi aksi dengan membawa spanduk, poster, serta pengeras suara. Mereka menyuarakan tuntutan agar pemerintah pusat tidak tinggal diam terhadap peristiwa kemanusiaan yang terjadi di Papua.
Selain itu, demonstran juga meminta agar pasukan TNI non-organik segera ditarik dari wilayah konflik guna mencegah eskalasi kekerasan yang lebih luas.
Aparat kepolisian tampak berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan jalannya aksi berlangsung tertib. Meski sempat menyebabkan perlambatan arus lalu lintas, aksi tetap berjalan kondusif dengan pengawalan ketat dari petugas.
Juru bicara aksi, Jecky Richard Matuan, menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Ia menyebut dugaan tewasnya 10 warga sipil di Kemburu tidak bisa dipandang sebagai peristiwa biasa.
“Kami hadir untuk menyuarakan keadilan. Dugaan pembunuhan terhadap 10 warga sipil di Kemburu adalah tragedi kemanusiaan yang harus diusut tuntas. Kami mendesak Presiden untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk menarik TNI non-organik dari wilayah tersebut,” ujar Jecky saat ditemui di lokasi aksi.
Menurutnya, penegakan hukum menjadi poin utama dalam tuntutan massa. Ia menekankan bahwa negara tidak boleh abai terhadap dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat, serta harus memastikan tidak ada impunitas dalam proses hukum.
“Siapapun yang terbukti terlibat harus ditindak tegas. Ditangkap, dipecat, dan diadili secara terbuka sesuai hukum yang berlaku. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jecky menjelaskan bahwa istilah TNI non-organik merujuk pada pasukan tambahan yang didatangkan dari luar wilayah teritorial. Ia menilai kehadiran pasukan tersebut seringkali memicu ketegangan di tengah masyarakat sipil, khususnya di wilayah konflik seperti Papua.
Dalam aksinya, massa juga menyerukan kepada Komnas HAM dan DPR RI untuk segera turun tangan melakukan investigasi independen. Mereka menilai keterlibatan lembaga negara dan pihak independen sangat penting guna mengungkap fakta secara objektif dan transparan.
BACA JUGA:
Pemkot Jayapura Resmikan 2 Posyandu Baru di Abepura, Target Tekan Angka Stunting Ibu dan Anak
DPR Minta Investigasi TNI vs KKB di Papua Tengah, 12 Warga Tewas
Selain tuntutan hukum, demonstran juga meminta pemerintah memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat sipil di wilayah konflik. Mereka menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin rasa aman dan mencegah terjadinya kekerasan lanjutan.
Pantauan di lapangan, aksi berlangsung tertib hingga siang hari. Aparat kepolisian terus melakukan pengaturan lalu lintas guna menghindari kemacetan di sekitar lokasi demonstrasi. Massa secara bergantian menyampaikan orasi yang menyoroti isu pelanggaran HAM, keadilan bagi korban, serta pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Sejumlah peserta aksi menyatakan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti pada satu titik.
Mereka membuka kemungkinan untuk menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar di berbagai daerah apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons serius dari pemerintah pusat.
Di akhir aksi, Jecky Richard Matuan menyampaikan harapan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret dan tidak menutup mata terhadap suara masyarakat.
“Kami berharap Presiden mendengar tuntutan ini. Ini bukan hanya soal Papua, tetapi soal kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.
Aksi demonstrasi di Makassar ini menjadi pengingat bahwa isu pelanggaran HAM masih menjadi perhatian serius publik.
Desakan terhadap pemerintah untuk menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat sipil terus menguat, seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan di Indonesia. (*)
Pewarta: Fajar Wahyuddin
