MAHASIARA.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.
Di momentum Hari Otonomi Daerah 2026, Kota Makassar berhasil meraih penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai salah satu daerah dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan terbaik di Indonesia.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam upacara resmi yang digelar di Plaza Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Capaian ini menegaskan posisi Makassar sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan terbaik di tingkat nasional, sekaligus menjadi satu-satunya daerah dari luar Pulau Jawa yang mampu menembus dominasi daerah besar lainnya.
Dalam keterangannya, Munafri Arifuddin menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen di Kota Makassar.
“Alhamdulillah, pada peringatan Hari Otonomi Daerah 2026 ini, Kota Makassar mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pemerintah kota dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan terbaik,” ujar Munafri.
Menurutnya, penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, tetapi menjadi bukti nyata bahwa arah pembangunan dan reformasi birokrasi yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar berada di jalur yang tepat.
“Ini bukan hanya keberhasilan pemerintah kota, tetapi hasil kolaborasi bersama DPRD, Forkopimda, dan dukungan seluruh masyarakat Kota Makassar,” tambahnya.
Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2025 yang dirilis oleh Kemendagri. Dalam evaluasi tersebut, Kota Makassar mencatat skor 3,6171 dengan status kinerja tertinggi.
EPPD merupakan instrumen utama pemerintah pusat dalam menilai kualitas kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Penilaian ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga capaian pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Penetapan hasil EPPD didasarkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sepanjang tahun 2025.
BACA JUGA:
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Serukan Persatuan di Perayaan Paskah KPI Tamalanrea
Makassar Siap Lebih Sehat Lewat Penguatan Olahraga Masyarakat
Dari hasil tersebut, ditetapkan sejumlah daerah dengan capaian terbaik secara nasional, termasuk Kota dengan tagline Angin Mamiri Makassar ini yang masuk dalam kategori pemerintah kota berprestasi tertinggi.
Capaian ini semakin istimewa karena Makassar menjadi satu-satunya daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan dari kawasan luar Jawa, yang berhasil meraih penghargaan tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa inovasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di Makassar mampu bersaing di level nasional.
Munafri menegaskan, keberhasilan ini merupakan hasil dari fokus pemerintah kota dalam meningkatkan efisiensi anggaran, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong inovasi dalam sistem pemerintahan.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak cepat berpuas diri atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini justru harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di masa mendatang.
“Kita berharap apa yang kita dapatkan hari ini tidak membuat kita berpuas diri, tetapi menjadi pemacu semangat untuk terus menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga sinergi lintas sektor sebagai kunci utama dalam menghadirkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada hasil.
Dengan raihan penghargaan ini, Kota Makassar semakin memperkuat posisinya sebagai daerah dengan tata kelola pemerintahan yang unggul dan kompetitif di Indonesia.
Pemerintah pusat melalui Kemendagri pun diharapkan terus mendorong peningkatan kualitas kinerja daerah melalui evaluasi yang objektif dan berkelanjutan.
Penghargaan di Hari Otonomi Daerah 2026 ini menjadi bukti bahwa komitmen terhadap reformasi birokrasi, transparansi, dan pelayanan publik yang berkualitas mampu membawa daerah bersaing di panggung nasional. (*)
