MAHASUARA.ID, MAKASSAR – Krisis air bersih di wilayah utara Kota Makassar kembali menjadi sorotan publik.
Keluhan warga yang saban tahun berulang, terutama saat musim kemarau, kini direspons cepat oleh Perumda Air Minum (PDAM) Makassar melalui langkah konkret pembenahan sistem distribusi dan peningkatan debit air baku.
Di bawah arahan langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, jajaran direksi baru PDAM langsung bergerak melakukan pemetaan persoalan hingga turun ke lapangan memastikan kondisi infrastruktur.
Fokus utama diarahkan ke wilayah terdampak seperti Kecamatan Tallo dan Ujung Tanah yang selama ini mengalami gangguan suplai air paling signifikan.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PDAM Makassar, Andi Syahrum Makkuradde, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin krisis air bersih menjadi persoalan tahunan tanpa solusi.
“Kami sudah melakukan pemetaan menyeluruh terkait krisis air bersih di wilayah utara. Ini bukan lagi sekadar respons, tapi langkah sistematis untuk memastikan masalah ini tuntas,” ujar Andi Syahrum, Rabu (29/4/2026).
Sebagai bagian dari percepatan penanganan, PDAM Makassar bersama Komisi B DPRD Kota Makassar turun langsung meninjau sejumlah titik vital jaringan distribusi, termasuk connecting valve di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Pongtiku.
Peninjauan ini menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi penyebab utama terganggunya aliran air ke pelanggan.
BACA JUGA:
BPBD Makassar Gaungkan “Siap untuk Selamat” di HKBN 2026, Perkuat Kesiapsiagaan Bencana
Dari hasil evaluasi sementara, penurunan debit air baku disebut sebagai faktor dominan yang memicu terganggunya distribusi. Kondisi ini diperparah dengan belum optimalnya sistem jaringan pipa di sejumlah titik.
“Debit air sempat turun cukup drastis. Saat ini memang mulai meningkat, tapi masih jauh dari kondisi normal. Idealnya di angka 400, sementara sekarang baru sekitar 300,” jelasnya.
Selain faktor debit, PDAM juga tidak menutup kemungkinan adanya persoalan teknis lain seperti kebocoran pipa atau distribusi yang tidak merata.
Untuk itu, evaluasi menyeluruh terus dilakukan, termasuk rencana pemanggilan pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan air baku.
Langkah strategis lainnya yang tengah disiapkan adalah penambahan suplai air dari beberapa sumber alternatif. PDAM Makassar mengkaji tiga opsi utama, yakni dari wilayah Somba Opu, Moncongloe, serta optimalisasi pompa dari Panaikang untuk memperkuat distribusi ke wilayah utara kota.
BACA JUGA:
PDAM Makassar Kerjakan Pipa di Jl Perintis, Suplai Air 4 Lokasi Terdampak
Di sisi lain, untuk mengatasi kebutuhan mendesak masyarakat, PDAM masih mengandalkan solusi jangka pendek berupa distribusi air melalui mobil tangki dan penyediaan tandon di titik-titik rawan krisis.
“Memang ini belum ideal, tapi setidaknya bisa menjawab kebutuhan dasar warga. Bahkan untuk masyarakat yang belum menjadi pelanggan, tetap kami bantu sebagai bagian dari fungsi sosial,” tegasnya.
Langkah cepat ini juga diperkuat dengan penanganan kebocoran pipa di sejumlah titik strategis.
Salah satunya di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 16, tepatnya di kawasan Jembatan Pai, yang berdampak pada terganggunya suplai air ke sejumlah wilayah seperti BTN Kalamang, BPS, Jalan Goa Ria, hingga Hotel Dalton. Proses perbaikan ditargetkan rampung dalam waktu 1×24 jam.
Tak hanya fokus pada perbaikan teknis, PDAM Makassar juga mulai menata ulang sistem pelayanan dan tata kelola internal sebagai bagian dari transformasi di bawah kepemimpinan direksi baru.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan distribusi air berjalan lebih merata dan berkelanjutan.
Menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Juni hingga Agustus, PDAM Makassar juga telah menyiapkan sejumlah skenario antisipatif.
Penambahan pompa di beberapa titik, kerja sama BPBD dan pemerintah provinsi, serta pengembangan sumber air alternatif seperti sumur bor.
“Kami tidak ingin lagi krisis air ini terus berulang setiap tahun. Harus ada solusi permanen yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Andi Syahrum.
Langkah agresif PDAM Makassar diharapkan menjawab keresahan warga serta menjadi awal pembenahan menyeluruh sistem penyediaan air bersih kota secara berkelanjutan.
Pemerintah kota menegaskan, akses air bersih bukan sekadar layanan, melainkan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. (*)
