MAHA SUARA, MAKASSAR – Kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI ke Makassar, menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Makassar dalam mempertegas perannya sebagai salah satu penyangga rantai pasok pangan nasional.
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyambut langsung Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, beserta rombongan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Jumat (28/11/2025).
Kedatangan Panja Komisi IV ini dilakukan untuk memastikan efektivitas penyerapan gabah dan jagung di kawasan sentra produksi Sulawesi Selatan, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan nasional terkait pengendalian stok pangan.
Makassar, sebagai pusat distribusi strategis di wilayah Indonesia Timur, dipandang memiliki peran besar dalam memastikan rantai logistik pangan berjalan tanpa hambatan.
Aliyah Mustika Ilham yang pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI Komisi IX selama dua periode memandang kunjungan ini sebagai langkah konstruktif dalam memperkuat keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam keterangannya, Aliyah menegaskan bahwa isu stabilitas pangan tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan langsung dari daerah.
“Pertemuan dengan Panja Komisi IV ini kami nilai sebagai dorongan baru untuk memperkuat langkah bersama. Pemkot Makassar siap memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat untuk memastikan penyerapan gabah dan jagung berjalan efektif, karena sektor ini bersinggungan langsung dengan kesejahteraan petani,” tegas Aliyah Mustika Ilham.
Ia menambahkan bahwa Makassar siap menyesuaikan program daerah dengan agenda nasional untuk memastikan distribusi pangan tetap stabil sepanjang tahun.
Dalam kesempatan tersebut, Aliyah turut didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Nirman Nisman Mungkasa, yang memaparkan kesiapan teknis jajaran Pemkot Makassar, termasuk penguatan basis data pasokan, sistem monitoring harga pangan, serta mekanisme penyerapan panen lokal.
Menurut Nirman, penguatan koordinasi ini sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi gejolak harga, terutama menjelang musim paceklik atau saat terjadi kenaikan permintaan secara tiba-tiba.
Agenda Panja Komisi IV di Makassar tidak hanya berhenti pada penyambutan. Rombongan juga dijadwalkan bertemu para pemangku kepentingan sektor pangan, termasuk kelompok tani, pelaku usaha penggilingan padi, hingga distributor jagung.
Dialog ini diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi lapangan.
Pemerintah Kota Makassar sendiri terus mendorong inovasi berbasis masyarakat dalam ketahanan pangan, seperti program urban farming, penguatan lumbung pangan lorong, hingga digitalisasi sistem distribusi.
Aliyah menilai langkah-langkah ini dapat menjadi pendukung kebijakan nasional agar lebih tepat sasaran.
Kunjungan Komisi IV DPR RI ini menjadi bukti bahwa isu pangan tetap menjadi prioritas strategis.
Aliyah menegaskan bahwa komitmen Makassar bukan hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga memperbaiki ekosistem pangan dari hulu hingga hilir, demi memastikan petani sejahtera dan masyarakat mendapatkan akses pangan yang terjangkau dan berkualitas. (Ars)
